JAKARTA, iNews.id - Ada masalah cukup sistemik berkembang di ASEAN. Sebagai organisasi berbasis kebangsaan, ASEAN dinilai semakin jauh dari masyarakat sipil. Hal ini terungkap dalam Temu Nasional 'ASEAN People Centrum: How ASEAN Matters?' yang diselenggarakan Synergy Policies, Rabu (9/8/2023).
Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja mengatakan, pada diskusi memperingati 56 tahun ASEAN ini, para peserta yang terdiri atas kalangan think-tank, organisasi kepemudaan, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil di tataran regional, nasional, menceritakan pengalaman mereka.
Menurut Dinna, keikutsertaan unsur masyarakat sipil dianggap sebagai legitimasi bagi ASEAN, padahal pembahasan yang ada masih jauh dari menyelesaikan permasalahan sosial yang berkembang di kawasan. Berbagai dokumen komitmen memang lahir tetapi belum diikuti dengan implementasi yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat.
Senior Advisor Synergy Policies Marzuki Darusman menambahkan, harus disadari ASEAN pada hakikatnya adalah people, bahkan tercantum dalam Deklarasi dan Piagam ASEAN. Organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara tersebut selama ini masih bersifat state-centric, sehingga perlu diimbangi dengan people centric.
"Kalau di Sisingamangaraja ada state regionalism, hari ini kita merumuskan non-state regionalism, people-based regionalism,” kata Marzuki Darusman.