Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa menteri kabinet juga terlibat dalam korupsi. Zaw Min Tun mengatakan, Win Myint juga menekan Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk tidak menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu yang diajukan militer.
Junta militer menuding partai berkuasa di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan sehingga memenangkan pemilu pada November 2020. Hal itu menjadi alasan mengapa junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.
Zaw Min Tun menegaskan, junta militer hanya akan mengambil alih pemerintahan untuk sementara, sebelum mengadakan pemilu ulang yang diklaim akan lebih jujur dan adil, tetapi belum menetapkan tanggal pasti.