Memo itu memang tidak secara khusus menyebutkan demonstrasi Myanmar, namun mencakup unjuk rasa di kedubes dan PBB.
Selain isu Myanmar, Thailand juga memulai kembali unjuk rasa menentang pemerintahan PM Prayut.
Sementara itu Juru Bicara Pemerintah Anucha Burapachaisri membantah bahwa imigrasi mengeluarkan memo tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Thailand Tanee Sangrat mengatakan masalah ini bisa ditafsirkan secara salah.
Charoenpong Khantilo, kepala kantor imigrasi Pathum Thani, tempat kampus AIT berdiri, mengatakan tidak ada ancaman untuk mencabut visa serta memasukkan mahasiswa asing yang ikut demonstrasi dalam daftar hitam.
Namun dia mengungkapkan keprihatinannya jika ada mahasiswa asing yang ikut dalam demonstrasi.
"Kami prihatin tentang keselamatan mereka serta khawatir terlibat pelanggaran karena ikut serta dalam unjuk rasa. Kami tidak pernah ingin membatasi kebebasan berekspresi mahassiswa," kata Charoenpong.