JAKARTA, iNews.id - Indonesia merampungkan tugas sebagai Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB Agustus 2020. Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB berhasil melaksanakan 50 kegiatan, baik secara virtual maupun pertemuan langsung.
Hingga hari terakhir presidensi, Senin (31/8/2020), Indonesia memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, dan 12 pertemuan Badan Subsider DK PBB. Di samping itu, DK PBB juga menghasilkan 4 resolusi dan 3 pernyataan pers, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (1/9/2020).
Presidensi Indonesia telah menyelenggarakan tiga signature events di mana Menlu Luar Negeri Retno Marsudi memimpin dua pertemuan debat terbuka tingkat tinggi mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi serta keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisasi. Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan Arria Formula mengenai serangan siber terhadap infrastruktur vital.
Sementara itu empat resolusi yang dihasilkan DK PBB di bawah presidensi Indonesia adalah, resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM), resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan yang pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB dan disponsori 97 negara anggota, termasuk seluruh anggota DK.