JAKARTA iNews.id - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan mengundang Afrika Selatan dalam KTT G20 2026 di Miami, Florida, memicu polemik global serta mengguncang fondasi forum ekonomi terbesar dunia itu. Apalagi, AS secara sepihak menggantikan posisi Afrika Selatan dengan Polandia, sebagaimana diumumkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Rabu (3/12/2025).
Pertanyaan besar pun mengemuka, apakah benar tuan rumah memiliki wewenang untuk “mengusir” negara anggota tetap G20?
Langkah Trump ini dipandang oleh banyak pihak sebagai preseden berbahaya yang dapat merusak karakter G20 sebagai forum multilateral berbasis konsensus.
G20: Forum Konsensus, Bukan Klub Undangan
Secara struktur, G20 bukan organisasi dengan keanggotaan yang bisa dicabut atau “dibekukan”. Setiap anggota adalah negara tetap, dan tidak diperlukan undangan untuk menghadiri KTT tahunan. Negara anggota hadir otomatis, karena status mereka melekat sebagai anggota forum.
Artinya, pernyataan Trump yang menyebut tidak akan “mengundang” Afrika Selatan, secara teknis, tidak sejalan dengan mekanisme G20.
Namun faktanya, tuan rumah memang memegang satu kendali penting, pemberian visa.
Tuan Rumah Bisa Menolak Visa
Meski tidak bisa mengeluarkan negara dari daftar anggota, tuan rumah secara de facto bisa mencegah delegasi suatu negara hadir dengan cara menolak atau menunda visa diplomatik. Inilah celah yang membuat pernyataan Trump memicu kekhawatiran global.
Banyak diplomat menilai kebijakan ini bisa dipakai sebagai alat politik untuk menghukum negara tertentu, mengirim pesan geopolitik, atau bahkan memaksa perubahan kebijakan luar negeri.
Jika benar diterapkan pada Afrika Selatan, KTT G20 2026 akan menjadi sejarah pertama di mana anggota tetap “dilarang hadir” secara administratif.
Akar Masalah: Serah Terima Kepresidenan yang Dianggap Menghina AS
Salah satu pemicunya adalah insiden di Johannesburg dalam KTT G20. Trump menuduh Afrika Selatan menolak menyerahkan estafet keketuaan G20 kepada utusan diplomatik AS yang hadir pada KTT G20 2025, karena Washington tidak mengirim pejabat tinggi.
Pemerintah Afrika Selatan menjelaskan, serah terima dilakukan secara formal di kantor diplomatik, karena AS memilih tidak hadir secara penuh.
Namun Trump memanfaatkan insiden ini untuk menyerang Afrika Selatan. Alasan lain kerap disampaikan Trump yakni menuduh Afrika Selatan melakukan praktik genosida terhadap warga kulit putih serta merampas tanah mereka.
Afrika Selatan membantah semua tuduhan itu dan menyebut Trump menggunakan “informasi palsu dan distorsi”.