Negara tersebut menyatakan kebangkrutan pada April 2022 dengan lebih dari 83 miliar dolar Amerika Serikat utang, lebih dari setengahnya kepada kreditor asing.
Di bawah kepemimpinan Presiden baru, Ranil Wickremesinghe, pasokan listrik telah dipulihkan. Namun, ada ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan menaikkan tarif listrik dan memberlakukan pajak penghasilan baru yang berat bagi para profesional dan bisnis.
Sri Lanka telah mencari dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelamatkan ekonomi.
IMF setuju pada Maret untuk paket bantuan sebesar 2,9 miliar dolar AS, melepaskan pembayaran pertama tak lama setelahnya. Namun, IMF menunda bagian kedua, dengan alasan pengawasan yang tidak memadai dan restrukturisasi utang.
Pemeriksaan IMF pada September menyatakan bahwa ekonomi Sri Lanka sedang pulih, tetapi negara tersebut perlu meningkatkan administrasi pajak, menghapus pengecualian, dan menindak tegas penggelapan pajak.