China—yang didukung oleh Rusia—melindungi Myanmar dari sanksi DK PBB secara signifikan menyusul penumpasan etnik Rohingya oleh militer pada 2017. Beijing dan Moskow adalah pemilik hak veto di DK PBB seperti halnya Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.
Misi China di PBB mengatakan kepada Reuters, mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar lewat rapat DK Selasa waktu AS. “Kami juga berharap bahwa setiap langkah DK akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit,” kata juru bicara misi PBB di China.
Militer Myanmar menyatakan, penahanan Suu Kyi dan elite politik lainnya adalah respons atas “kecurangan pemilu”. Militer pun menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.