Disebutkan pula, pemerintah AS telah mengecek sejumlah laporan yang hasilnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kepatuhan Israel terhadap kewajiban hukum terkait penggunaan senjata-senjata tersebut, apakah merugikan terhadap warga sipil atau tidak.
Penggunaan tersebut termasuk beberapa serangan Israel terhadap infrastruktur sipil serta wilayah-wilayah padat penduduk. Ada juga penilaian, apakah kerusakan yang dialami warga sipil terlalu besar dibandingkan dengan tujuan militer Israel di Gaza.
Laporan tersebut mengungkap, pada periode setelah 7 Oktober, Israel tidak sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah AS serta badan internasional lainnya untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hal itu berarti Israel belum melanggar undang-undang (UU) AS yang melarang penyediaan senjata kepada negara-negara yang membatasi bantuan kemanusiaan AS.
Disebutkan Israel telah berupaya meningkatkan pengiriman bantuan sejak Biden memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam percakapan telepon pada awal April lalu.
Senator dari Partai Demokrat Chris Van Hollen mengatakan, pemerintah telah menghindari pertanyaan sulit untuk menyimpulkan apakah tindakan Israel itu berarti penghentian bantuan militer atau tidak. Dia menegaskan laporan itu membingungkan untuk membuat keputusan soal kelanjutan pengiriman senjata.