Lebih lanjut Mahathir menegaskan rencana penerapan keadaan darurat merupakan upaya pemerintah untuk menghindari parlemen Dewan Rakyat.
Keadaan darurat, lanjut dia, tidak akan memberikan dampak besar dan positif bagi Malaysia terkait wabah Covid-19 karena semua tindakan yang diperlukan telah dilakukan.
“Keadaan darurat akan memberikan kekuatan ekstra kepada Perdana Menteri. Apa yang dia lakukan selama ini belum meredakan masalah politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi negara," tutur Mahathir.
Isu seputar penerapan keadaan darurat di Malaysia marak sejak Jumat (23/10/2020), setelah Muhyiddin pemerintah menggelar rapat kabinet yang disusul dengan bertemu Yang di-Pertuan Agong Raja Abdullah.
Sejauh ini Muhyiddin belum memberikan tanggapan. Sementara itu Raja abdullah mengatakan akan berkonsultasi dengan Penguasa Melayu terlebih dulu, mengenai rekomendasi yang diberikan Muhyiddin.