Keputusan itu diambil tanpa melalui konsultasi dengan Sultan Abdullah, padahal Raja yang merestui pemberlakuannya sejak awal 2021.
Sejak itu desakan mundur mengalir deras, bukan hanya dari oposisi, namun juga internal pemerintahan dan partai pendukung. Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UIMNO) selaku pendukung terbesar Muhyiddin di pemerintahan juga menarik dukungan dan keluar dari koalisi Perikatan Nasional.
Sebanyak 11 anggota parlemen UMNO telah mencabut sokongan bagi Muhyiddin yang membuat pria itu tak lagi mengantongi dukungan mayoritas di legislatif.
Pada Jumat pekan lalu, Muhyiddin untuk pertama kali mengakui tidak lagi memiliki mayoritas dukungan. Dia pun melakukan upaya terakhir dengan membujuk kubu oposisi dengan menjanjikan reformasi politik dan pemilu. Imbalannya dia meminta dukungan oposisi dengan memberikan mosi percaya dalam sidang parlemen pada September, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah.