TOKYO, iNews.id - Istilah karoshi kembali mengemuka di Jepang sejak perdana menteri baru Sanae Takaichi menjabat pada Oktober lalu. Berita yang menghebohkan, dia memaksa para staf untuk rapat jam 03.00 pada 7 November untuk mempersiapkan rapat di parlemen.
Perempuan pertama yang menjabat perdana menteri Jepang itu dikenal sebagai pekerja keras. Dia mengusulkan penghapusan aturan jam lembur maksimal 45 jam setiap bulan yang berlaku sejak 2016. Bagi Takaichi, jam lembur seharusnya tidak dibatasi karena justru merugikan pekerja dan pemberi kerja.
Jepang dikenal sebagai negara maju dengan etos kerja tinggi, namun di balik pencapaian ekonominya tersimpan sisi kelam, karoshi, istilah untuk kematian akibat kerja berlebihan. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial serius sejak 1970-an dan terus menghantui dunia kerja Jepang hingga saat ini.
Karoshi secara harfiah berarti death by overwork atau kematian akibat terlalu banyak bekerja. Istilah ini digunakan ketika seseorang meninggal karena serangan jantung, stroke, atau mengalami bunuh diri setelah mengalami stres ekstrem akibat beban kerja berlebih dan jam lembur yang tak manusiawi.
Fenomena ini bukan sekadar istilah populer, tetapi telah diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang. Setiap tahun, ratusan kasus dilaporkan, dan jumlah sebenarnya diyakini lebih besar karena tidak semua kematian dicatat sebagai karoshi.
Jepang memiliki budaya kerja yang sangat menuntut. Karyawan kerap merasa harus menunjukkan loyalitas dengan bekerja lebih lama daripada jam kerja resmi. Lembur menjadi norma, bahkan dianggap sebagai bentuk dedikasi.
Tekanan untuk produktivitas, keengganan meninggalkan kantor lebih dulu daripada atasan, hingga kompetisi internal membuat banyak pekerja terjebak dalam rutinitas lembur berjam-jam setiap harinya.
Beberapa faktor pendorong karoshi meliputi:
Salah satu kasus paling terkenal adalah kematian Matsuri Takahashi pada 2016, karyawan muda perusahaan raksasa periklanan Dentsu. Dia bunuh diri setelah mencatat lembur lebih dari 100 jam dalam sebulan. Tragedi itu mengguncang Jepang dan memicu protes publik besar-besaran.
Sejak itu, pemerintah menetapkan aturan batas lembur ketat: maksimal 45 jam per bulan dan 360 jam per tahun, dengan beberapa pengecualian.
Namun, para pengamat mengatakan implementasinya masih jauh dari ideal, terutama di industri yang sangat kompetitif.