Partai berkuasa Myanmar Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu pada 8 November 2020, namun partai oposisi serta militer menuduh adanya kecurangan. Komisi pemilihan menepis adanya kecurangan masif yang bisa memengaruhi hasil suara.
Militer lalu menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu dengan dalih pemerintah menolak menyelidiki tuduhan kecurangan.
Setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintahan junta berjanji segera menyerahkan kepemimpinan kepada pemenang pemilu mendatang. Namun para pendukung Suu Kyi menolak adanya pemilu yang baru.
Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, Selasa, menepis Indonesia mengharapkan adanya pemilu baru di Myanmar.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Faizasyah.
Dia menegaskan, Menlu Retno masih melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN sebelum pelaksanaan pertemuan khusus membahas krisis politik di Myanmar.