Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah menepis informasi itu dan menegaskan dukungan Indonesia terhadap rakyat Myanmar.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Faizasyah.
Faizasyah menegaskan, Menlu Retno masih melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu membahas krisis politik di Myanmar.
Namun usulan itu terlanjur disambut kemarahan aktivis dan warga Myanmar. Ratusan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI di Yangon pada Selasa (23/2/2021).
Sementara itu kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, The Future Nation Alliance, menyatakan, kunjungan Retno sama saja mengakui pemerintahan junta militer.
Mereka mendesak agar pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, perwakilan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan.
Komite ini ditunjuk sebagai satu-satunya wakil pemerintahan yang digulingkan untuk menangani hubungan luar negeri.