Menurut Gedung Putih, Trump memimpin dewan tersebut, didukung oleh dewan eksekutif pendiri yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengalaman dalam diplomasi, pembangunan, infrastruktur, dan strategi ekonomi.
Meski Dewan Perdamaian muncul setelah perang genosida Israel di Gaza, piagamnya tidak secara eksplisit merujuk pada wilayah tersebut.
Piagam Dewan Perdamaian menggambarkan lembaga itu sebagai “organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.”
Piagam juga memberikan Trump kekuasaan seumur hidup yang luas, termasuk wewenang veto dan pengangkatan anggota. Para kritikus mengatakan struktur ini sama dengan upaya untuk mengabaikan PBB.