SEOUL, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Korea Selatan (Korsel) membantah pembelian 3.000 kantong mayat pada 3 Desember 2024 terkait dengan penetapan status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Status darurat militer itu hanya berlaku sekitar 6 jam setelah dibatalkan oleh parlemen.
Seorang sumber perwira Angkatan Darat Korsel, saat menyampaikan pengarahan rutin di Kemhan, mengatakan pembelian tersebut sudah direncanakan sejak lama, sebelum gonjang-ganjing politik melibatkan Yoon.
“Angkatan Darat biasanya memiliki kantong jenazah yang disediakan dan dikelola untuk berjaga-jaga jika terjadi perang,” kata perwira yang meminta namanya tidak dipublikasikan tersebut, seperti dilaporkan Korea Herald, Kamis (20/3/2025).
Dia menambahkan kantong mayat yang dikirim pada Desember 2024 itu sudah sesuai dengan rencana lima tahunan Kepala Staf Gabungan (JCS) yang diumumkan pada 2022. Kantong jenazah tersebut dikirim pada 11 Desember atau sepekan setelah penetapan darurat militer.
Perwira itu menjelaskan kontrak pembeliam 3.000 kantong mayat dilakukan pada Juni 2024, bukan saat Yoon mengumumkan darurat militer.
Sebelumnya stasiun televisi MBC, mengutip keterangan anggota parlemen oposisi dari Partai Demokrat, Choo Mi Ae, melaporkan jumlah kantong jenazah yang dimiliki militer pada Desember 2024 lebih dari dua kali lipat dibandingkan angka pada bulan-bulan sebelumnya.