KHARTOUM, iNews.id - Militer Sudan akhirnya mengembalikan kepemimpinan negara itu kepada Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok, Minggu (21/11/2021), yang dikudeta pada 25 Oktober lalu. Mereka juga berjanji akan membebaskan semua tahanan politik yang ditahan.
Keputusan ini diambil setelah militer mencapai kesepakatan dengan Hamdok, menyudahi ketidakpastian jalannya pemerintahan Sudan pasca-kudeta. Di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah Al Burhan, Hamdok akan tetap memimpin pemerintahan sipil teknokrat selama masa transisi. Dia menjabat PM setelah penggulingan pemimpin otokrat Omar Al Bashir dalam pemberontakan pada 2019.
Hamdok mengatakan, dia menyetujui kesepakatan tersebut demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban warga sipil.
"Darah warga Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan mengarahkan energi para pemuda untuk pembangunan," katanya, saat penandatanganan kesepakatan yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilaporkan kembali Reuters, Senin (22/11/2021).
Sementara itu Burhan mengatakan, kesepakatan ini bersifat inklusif.
"Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun, seperti yang telah disepakati oleh Partai Kongres Nasional," katanya, merujuk pada partai mantan penguasa Bashir.
Namun kesepakatan itu ditentang kelompok-kelompok pro-demokrasi yang mendesak penerapan pemerintahan sipil sepenuhnya. Mereka juga mendesak pengungkapan tewasnya puluhan pengunjuk rasa sejak kudeta. Inilah yang menyebabkan Hamdok, yang sejak kudeta disebut sebagai pahlawan, justru mendapat kecaman kalangan pro-demokrasi karena negosiasi ini.
"Hamdok telah menjual revolusi," teriak demonstran setelah pengumuman kesepakatan.