Abdalla Hamdok (Foto: Reuters)
Anton Suhartono

KHARTOUM, iNews.id - Militer Sudan akhirnya mengembalikan kepemimpinan negara itu kepada Perdana Menteri (PM) Abdalla Hamdok, Minggu (21/11/2021), yang dikudeta pada 25 Oktober lalu. Mereka juga berjanji akan membebaskan semua tahanan politik yang ditahan.

Keputusan ini diambil setelah militer mencapai kesepakatan dengan Hamdok, menyudahi ketidakpastian jalannya pemerintahan Sudan pasca-kudeta. Di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah Al Burhan, Hamdok akan tetap memimpin pemerintahan sipil teknokrat selama masa transisi. Dia menjabat PM setelah penggulingan pemimpin otokrat Omar Al Bashir dalam pemberontakan pada 2019.

Hamdok mengatakan, dia menyetujui kesepakatan tersebut demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban warga sipil.

"Darah warga Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan mengarahkan energi para pemuda untuk pembangunan," katanya, saat penandatanganan kesepakatan yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilaporkan kembali Reuters, Senin (22/11/2021).

Sementara itu Burhan mengatakan, kesepakatan ini bersifat inklusif. 

"Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun, seperti yang telah disepakati oleh Partai Kongres Nasional," katanya, merujuk pada partai mantan penguasa Bashir.

Namun kesepakatan itu ditentang kelompok-kelompok pro-demokrasi yang mendesak penerapan pemerintahan sipil sepenuhnya. Mereka juga mendesak pengungkapan tewasnya puluhan pengunjuk rasa sejak kudeta. Inilah yang menyebabkan Hamdok, yang sejak kudeta disebut sebagai pahlawan, justru mendapat kecaman kalangan pro-demokrasi karena negosiasi ini.

"Hamdok telah menjual revolusi," teriak demonstran setelah pengumuman kesepakatan.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah kelompok pro-demorkasi protes terdepan, menyebut kesepakatan ini sebagai berbahaya.

Puluhan ribu orang bergabung dalam unjuk rasa di Ibu Kota Khartoum dan kota besar lainnya seperti Omdurman dan Bahri. Mereka dibubarkan oleh pasukan keamanan menggunakan tembakan dan gas air mata. Seorang demonstran berusia 16 tahun di Omdurman tewas akibat luka tembak.

"Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah turun ke jalan," kata Omar Ibrahim (26), seorang demonstran di Khartoum.

Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada, dan Swiss menyambut baik dikembalikannya Hamdok ke jabatannya. Dalam pernyataan bersama mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik lainnya. PBB juga menyambut baik kesepakatan tersebut.

Kudeta 25 Oktober memicu demonstrasi besar-besaran menentang militer. Petugas medis yang bersekutu dengan gerakan pro-demokrasi menyebut, pasukan keamanan membunuh 41 warga sipil sejak itu.


Editor : Anton Suhartono

BERITA TERKAIT