Persetujuan tersebut disepakati berdasarkan hasil perundingan antara pihak perwakilan politisi senior dari presiden baru Emmerson Mnangagwa, dengan pihak perwakilan dari mantan presiden Mugabe.
Kesepakatan menimbulkan kritik politisi partai oposisi utama. Sekretaris Jenderal Gerakan untuk Perubahan Demokratik, Douglas Mwonzora mengatakan bahwa hasil kesepakatan bersifat non-konstitusional,"Kami tidak tahu apa kesepakatan dengan Mugabe, dan jika ada kesepakatan mengenai uang atau hal lain, itu tidak konstitusional," ujarnya.
"Dalam hal konstitusi Mugabe adalah seorang pensiunan presiden dan tidak memiliki kekebalan terhadap kejahatan atau kesalahan sipil yang dilakukan saat menjabat. Di Zanu-PF, mereka bisa saling memberi kekebalan, namun undang-undang tersebut tidak mengizinkannya. " tutur Mwonzora.
Themba Mliswa, seorang anggota parlemen independen juga mengatakan hal yang kurang lebih serupa. "Tidak ada negara yang ingin melihat mantan presiden mereka dalam keadaan kemiskinan, namun para pemimpin harus mengerti bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pasti ada preseden (kesepakatan) yang bagus. Anda tidak bisa melihat seorang presiden datang untuk mencari jarahan dan berpikir bahwa dia akan diizinkan untuk memperolehnya," kata Mliswa.