WASHINGTON, iNews.id - Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS), Jumat (20/2/2026), membatalkan pemberlakuan tarif global oleh Presiden Donald Trump. Putusan tersebut mendapat dukungan dari 6 hakim, melawan 3 yang menolak.
MA menyatakan, Trump tak berhak menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres.
Enam hakim, terdiri atas tiga hakim sayap kiri dan tiga konservatif, memutuskan untuk membatalkan tarif Trump yang telah berlaku hampir setahun. Mereka menegaskan hanya Kongres yang memiliki kewenang untuk mengenakan tarif karena AS tidak dalam masa perang, melainkan damai.
Trump mengecam putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyebutnya sebagai aib. Dia bahkan menegaskan tetap memberlakukan tarif tersebut menggunakan payung hukum alternatif.
Pemerintahannya tidak terpengaruh oleh putusan tersebut, dengan alasan ada aturan lain, Undang-Undang Perluasan Perdagangan Tahun 1962, yang memberinya dasar hukum untuk melanjutkan tarif global. Dia akan beralih ke Undang-Undang Perluasan Perdagangan untuk mengenakan tarif global 10 persen selama 150 hari ke depan, menggantikan beberapa tarif yang dibatalkan oleh pengadilan.
"Saya berhak untuk memberlakukan tarif, dan saya selalu berhak untuk memberlakukan tarif," katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (21/2/2026).
Dia menjelaskan, hasil penyelidikan pemerintahannya menunjukkan terjadi praktik perdagangan tidak adil terhadap AS yang memungkinkannya untuk memperluas kampanye tarif.
“Kita akan langsung menerapkan 10 persen, secara menyeluruh, yang merupakan hak mutlak untuk dilakukan,” kata Trump.