"Ini termasuk tidak adanya batasan apa pun pada skala program nuklir, dan kerja sama dengan IAEA hanya dalam kerangka Perjanjian Pengamanan Komprehensif dan sejalan dengan undang-undang terbaru yang diadopsi oleh Parlemen Iran," kata Araghchi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 24 September lalu, menegaskan negaranya tidak ingin membangun senjata nuklir, sebagaimana dituduhkan oleh Amerika Serikat (AS), Israel, dan negara-negara Barat lainnya.
Dia juga mengecam pemberlakuan sanksi kembali terhadap Iran yang dilakukan negara-negara Eropa.
E3 pada Agustus memberikan suara di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Alasannya, Iran dianggap melanggar kesepakatan JCPOA.
Setelah AS menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen, jauh di atas ambang batas yang ditetapkan.
Pezeshkian juga menuduh negara-negara Eropa tersebut menghindari kewajiban hukum.