GAZA, iNews.id - Keputusan Israel melarang puluhan lembaga kemanusiaan internasional beroperasi di Jalur Gaza menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Kebijakan yang dinilai memperparah penderitaan warga sipil itu disebut sebagai langkah yang mengancam prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Israel mencabut izin operasional 37 lembaga kemanusiaan internasional di Gaza mulai 1 Januari 2026. Sejumlah organisasi besar yang masuk dalam daftar larangan antara lain Dokter Tanpa Batas (MSF), Norwegian Refugee Council, CARE International, International Rescue Committee, serta beberapa badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Israel menuding lembaga-lembaga tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas.
Kecaman datang dari berbagai negara. Para menteri luar negeri (Menlu) dari 10 negara, di antaranya Kanada, Prancis, Jepang, dan Inggris, mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Israel untuk segera mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan tetap beroperasi di Gaza.
“Upaya apa pun untuk menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi tidak bisa diterima. Tanpa mereka, mustahil untuk memenuhi semua kebutuhan mendesak dalam skala yang dibutuhkan,” bunyi pernyataan.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, turut mengecam langkah Israel. Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menyebut larangan tersebut sebagai preseden berbahaya bagi kerja kemanusiaan global.
“Kegagalan untuk menolak upaya pengendalian terhadap kerja organisasi bantuan akan semakin merusak prinsip-prinsip kemanusiaan dasar, seperti netralitas, kemerdekaan, ketidakberpihakan, dan kemanusiaan yang mendasari kerja bantuan di seluruh dunia,” kata Lazzarini.
Larangan ini memicu keputusasaan di kalangan warga Gaza yang selama ini sangat bergantung pada bantuan internasional.