HONG KONG, iNews.id - Orang terkaya Hong Kong Li Ka Shing punya pendapat sendiri mengenai rencana penerapan UU keamanan yang dibuat China untuk wilayah tersebut.
Di saat para aktivis dan massa prodemokrasi menolaknya, Li justru menilai China punya hak untuk menerapkan UU tersebut.
"Sudah menjadi hak kedaulatan masing-masing negara untuk mengatasi masalah keamanan nasionalnya," kata taipan berusia 91 tahun itu, dikutip dari Bloomberg, Rabu (27/5/2020).
"Kita mungkin tidak perlu menafsirkan secara berlebihan. Mudah-mudahan undang-undang baru yang diusulkan itu dapat menghilangkan kekhawatiran pemerintah pusat di Hong Kong dan memunculkan pandangan positif dari sana,” ujarnya, menambahkan.
Selain itu Li juga meminta agar pemerintah Hong Kong tetap menjaga kepercayaan internasional serta warganya terkait penerapan prinsip ‘satu negara, dua sistem’. Prinsip ini merupakan buah kesepakatan antara Inggris dan China sebelum penyerahan wilayah pada 1997.
Pada pekan lalu, China mengumumkan akan membuat UU keamanan nasional baru ke dalam piagam Hong Kong. Tujuan menangani demonstrasi pro-demokrasi yang sudah berlangsung setahun karena dianggap sudah mengarah kepada upaya memecah belah.
Kurangnya informasi rinci seputar UU baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi dan pengacara. Namun China berusaha meyakinkan Hong Kong bahwa peradilannya akan tetap independen.