MOSKOW, iNews.id - Pusat Koordinasi Muslim Kaukasus Utara mengecam rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh anggota senior Parlemen Federal Rusia, Vladislav Davankov, tentang pelarangan pakaian keagamaan. Menurut mereka, RUU itu menjadi ancaman bagi kebebasan masyarakat untuk menjalankan hak mereka sepenuhnya dalam menunaikan ibadah.
Pada Mei lalu, Davankov, yang menjabat wakil ketua Duma Negara (DPR) Rusia, memperkenalkan RUU yang memungkinkan pemerintah daerah melarang pakaian yang menutupi seluruh atau sebagian wajah di tempat-tempat umum dan sekolah-sekolah. RUU itu juga memberi wewenang pemerintah lokal mengeluarkan larangan terhadap pakaian keagamaan sederhana, pakaian dengan atribut keagamaan, ataupun simbol-simbol keagamaan.
"Pusat Koordinasi Muslim Kaukasus Utara menganggap proyek Davankov ini sebagai inisiatif populis anti-Islam yang bertujuan untuk memecah belah persatuan antaretnik dan pengakuan atas sesama di negara kita," ungkap organisasi Islam itu dalam pernyataannya, Senin (8/7/2024).
"Sangat tidak dapat diterima untuk melarang atau membatasi kewajiban pakaian keagamaan bagi perempuan Muslimah, termasuk di organisasi pendidikan, dengan dalih membuat undang-undang tentang seragam sekuler lokal. Ini adalah langkag yang salah jika membiarkan peraturan daerah memberdayakan organisasi pendidikan untuk mengatur pakaian siswa," bunyi pernyataan itu lagi.
Organisasi itu juga meyakini bahwa proyek Davankov itu berusaha untuk menghilangkan hak rakyat Rusia untuk memenuhi norma-norma agama mereka secara penuh.