Kementerian Kehakiman Korsel juga telah mengeluarkan surat pencegahan Yoon ke luar negeri. Surat pencegahan itu dibuat atas permintaan komisi anti-korupsi Korsel terkait penyelidikan pelanggaran kewenangan.
Yoon mengumumkan status darurat militer pada 3 Desember dengan alasan untuk membersihkan negara dari orang-orang pro-Korea Utara, tuduhan yang tampaknya ditujukan kepada kubu oposisi.
Namun status darurat militer itu ditolak oleh parlemen sehingga hanya berlaku selama 6 jam.
Ketua parlemen Woo Won Shik mengatakan, penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon tidak sah. Tak lama kemudian, Yoon mencabut darurat militer dan meminta maaf kepada rakyat.