WASHINGTON, iNews.id - Utusan PBB di Afghanistan memperingatkan tindakan keras pemerintah Taliban terhadap hak-hak perempuan akan menyebabkan pengurangan bantuan dan dana pembangunan di negara itu. Dia menyebut, tindakan menyingirkan perempuan dari kehidupan publik sama seperti kematian yang kejam.
"Pendanaan untuk Afghanistan kemungkinan akan turun jika perempuan tidak diizinkan bekerja. Jika jumlah bantuan dikurangi, maka jumlah pengiriman tunai dolar AS yang diperlukan untuk mendukung bantuan itu juga akan berkurang," kata Roza Otunbayeva, Rabu (8/3/2023).
Sebelumnya, PBB telah mengajukan permohonan bantuan negara terbesarnya yakni meminta 4,6 miliar dolar AS pada tahun 2023 untuk memberikan bantuan di Afghanistan. Di negara itu, dua pertiga populasi atau sekitar 28 juta jiwa membutuhkannya untuk bertahan hidup.
Namun kepada Dewan Keamanan PBB, dia mengatakan, pemberian bantuan itu telah terancam oleh larangan administrasi Taliban terhadap perempuan. Di antaranya larangan belajar di sekolah menengah dan universitas, mengunjungi taman dan bekerja untuk kelompok bantuan. Perempuan juga tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa saudara laki-laki dan harus menutupi wajah mereka.
Dia mengatakan diskusi tentang pemberian lebih banyak bantuan untuk pembangunan seperti proyek infrastruktur kecil atau kebijakan untuk memerangi dampak perubahan iklim telah terhenti karena larangan tersebut.
Otunbayeva mengatakan, awalnya sebagian perempuan Afghanistan menyambut baik Taliban yang berkuasa karena itu mengakhiri perang. Namun takk lama, mereka mulai kehilangan harapan.