“Tindakan kekerasan tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnik apa pun,” ujar Moratinos.
Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai “agama dalam krisis” dan mengumumkan rencana undang-undang yang lebih keras untuk menangani “separatisme Islam” di Prancis.
Ketegangan semakin meningkat setelah kasus pemenggalan kepala seorang guru sekolah menengah Prancis, Samuel Paty, pada 16 Oktober di pinggiran Paris. Guru itu dibunuh setelah menunjukkan kartun Nabi Muhammad di salah satu kelasnya saat membahas soal kebebasan berekspresi.
Penyerangnya, Abdullakh Anzorov, seorang pria berusia 18 tahun asal Chechnya, kemudian ditembak mati oleh polisi.
Macron memberikan penghormatan kepada Paty, dan kartun yang dirilis oleh Charlie Hebdo juga diproyeksikan pada bangunan di beberapa kota. Macron membela karikatur Nabi Muhammad itu, dengan mengatakan bahwa negaranya tidak akan menyerah hanya gara-gara kartun. Pernyataan itu memicu kemarahan di seluruh dunia Muslim.
Selain kecaman dari sejumlah negara termasuk Turki, Iran, dan Pakistan, ada seruan untuk memboikot produk-produk Prancis di negara-negara mayoritas Muslim.