"Kami semakin melihat rintangan hukum, politik, dan administratif digunakan untuk mengintimidasi dan membungkam masyarakat sipil," katanya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Geng Shuang, menanggapi laporan terbaru ini secara serius dan mempertanyakan kebenaran datanya.
"Tidak sesuai dengan fakta. China adalah negara yang memegang supremasi hukum," kata dia.
"Siapa pun yang menggunakan nama HAM untuk memecah belah bangsa, menantang sistem politik, atau menciptakan ketidakstabilan sosial, akan dihukum sesuai dengan hukum," ujarnya, menegaskan.