Resolusi tersebut, lanjut dia, juga menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat Aung Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta pejabat tinggi pemerintah lainnya.
Resolusi juga berisi pencabutan pembatasan internet serta desakan agar militer menghormati unjuk rasa damai dan menahan diri dari melakukan tindak kekerasan berlebihan terhadap warga.
Pertemuan khsusus ini digelar tak lama setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberlakukan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar serta bergabung kembali dengan Dewan HAM PBB. Donald Trump mencabut keanggotaan AS dari dewan HAM pada 2018.
China dan Rusia mengecam upaya memolitisasi situasi di Myanmar dan bersikeras menyebut kudeta itu sebagai masalah dalam negeri negara tersebut.
Resolusi yang diajukan Inggris dan Uni Eropa ini disetujui, namun ada bagian yang direvisi yakni menghapus seruan untuk meningkatkan kemampuan pelapor HAM PBB yang menyelidiki HAM Myanmar, Tom Andrews.