Seruan kemerdekaan Hong Kong merupaka hal paling tidak diinginkan pemerintah China yang menganggap Hong Kong bagian tak terpisahkan dari negaranya.
Sejumlah badan pemerintah Hong Kong mendukung UU tersebut, antara lain Komisi Penegakan Hukum dan Departemen Bea Cukai.
Menteri Keuangan Paul Chan mengatakan UU keamanan nasional tidak akan memengaruhi kepercayaan investor.
"Pemerintah pusat telah menyatakan bahwa regulasi ini ditujukan bagi sedikit orang yang diduga mengancam keamanan nasional dan tidak akan berdampak pada hak-hak masyarakat secara umum," kata Chan.
Meski demikian, sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Australia, Inggris, dan Kanada menyampaikan keprihatinan mereka terhadap UU tersebut, karena dianggap berpotensi menjadi titik balik bagi wilayah yang diserahkan Inggris ke China pada 1997 itu.