HAIFA, iNews.id - Pemerintah Israel dengan tegas menolak pembentukan negara Palestina. Pernyataan tersebut diyakini hanya akan menambah panjang perang di Jalur Gaza dan Tepi Barat di saat korban terus berjatuhan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel yang baru ditunjuk Gideon Saar menegaskan, pemerintahannya tak setuju dengan kemerdekaan Palestina, setidaknya untuk saat ini. Dia khawatir pemerintahan Palestina akan dikuasai oleh Hamas.
"Cukup satu kata, tidak," kata Saar, saat ditanya wartawan mengenai negara Palestina, seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/11/2024).
Dia yakin jika negara Palestina didirikan, Hamas akan ikut berkuasa sebagaimana terjadi Jalur Gaza. Saat Israel menarik pasukan dari Gaza pada 1993 berdasarkan Perjanjian Oslo, situasi keamanan di negaranya langsung memburuk.
"Pembentukan negara Palestina saat ini berarti pembentukan negara Hamas. Kami menyaksikan setelah meninggalkan Jalur Gaza, hanya butuh waktu setahun sebelum Hamas menguasai Gaza," ujarnya.
Dia menegaskan, Hamas juga tak boleh berkuasa di Yudea dan Samaria, sebutan dalam Al Kitab merujuk pada Tepi Barat.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina mengecam keras pernyataan Saar dengan menyebutnya sebagai upaya untuk memperpanjangan perang dan mengusir warga Palestina.
"(Komentar tersebut) Mengabaikan legitimasi internasional dan konsensus internasional tentang solusi dua negara," bunyi pernyataan Kemlu Palestina.
Hamas berulangkali menegaskan tak akan menghentikan perjuangannya sampai negara Palestina berdiri. Itu juga yang menjadi salah satu alasan berdirinya kelompok perlawanan tersebut.
Kepala Hubungan Internasional Biro Politik Hamas, Basem Naim, pada April lalu mengatakan sayap militer Izzuddin Al Qassam bisa bubar jika Palestina sudah merdeka.