MOSKOW, iNews.id - Pemerintah Rusia mengaku tidak ikut campur dalam lahirnya fatwa larangan cadar atau niqab di Republik Dagestan. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Istana Kepresidenan Rusia (Kremlin), Dmitry Peskov, menjelang akhir pekan ini.
“Kami (Pemerintah Pusat Rusia) tidak berpartisipasi dalam diskusi ini,” kata Peskov dalam wawancara dengan stasiun televisi RBC, Jumat (5/7/2024).
Awal pekan ini, Dewan Mufti Dagestan di Rusia mengumumkan fatwa larangan sementara penggunaan niqab. Fatwa itu dikeluarkan sehubungan dengan ancaman yang ada terhadap keamanan penduduk republik tersebut dan berdasarkan kesimpulan dari kajian dewan ulama setempat.
Belakangan, larangan sementara yang sama juga diberlakukan di wilayah Rusia lainnya, yaitu Republik Karachay-Cherkessia.
Serangan teror terhadap gereja dan sinagoge di Dagestan pada 23 Juni lalu menewaskan 22 orang, termasuk seorang pendeta Ortodoks dan belasan polisi. Dalam unggahan di Telegram, Dewan Mufti Dagestan menyatakan larangan cadar diterapkan setelah ada permintaan dari Kementerian Kebijakan Kebangsaan dan Urusan Agama Rusia. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh pihak berwenang Rusia, salah satu pria bersenjata ternyata berencana melarikan diri dengan menyamar mengenakan cadar.
Dewan Mufti Dagestan mengatakan, larangan tersebut hanya berlaku sementara, yakni sampai tak ada lagi ancaman serta ada kesimpulan teologis baru yang dicapai. Pemandangan para perempuan Dagestan bercadar sebelumnya biasa didapati di kota-kota besar wilayah tersebut, meski hanya sebagian kecil yang menggunakannya.