YANGON, iNews.id - Pemerintah bayangan Myanmar menyambut baik upaya Indonesia, selaku pemimpin ASEAN, untuk memfasilitasi pembicaraan damai dengan junta militer untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, mereka tetap tidak percaya dengan pemerintahan junta militer yang menggulingkan Aung San Suu Kyi.
Pemerintahan bayangan Myanmar atau dikenal dengan Pemerintah Persatuan Nasional dibentuk untuk menandingi pemerintahan militer yang kini berkuasa di Myanmar.
"Hambatan terbesar untuk pembicaraan damai adalah junta militer," kata Kyaw Zaw, juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional, dikutip dari Reuters, Rabu (10/5/2023).
Menurut Kyaw Zaw, ketidakpercayaan pihaknya terbukti karena pemerintahan junta tak melaksanakan 5 poin konsensus perdamaian yang ditetapkan di Jakarta pada April 2021. Saat itu pemimpin junta Ming Aun Hlaing yang meneken konsensus tersebut.
"Junta tidak pernah menepati janjinya," kata Kyaw Zaw, menegaskan.
Para pemimpin ASEAN menyerukan segera diakhirinya permusuhan di Myanmar, mendorong dialog segera, dan pengiriman bantuan.
Sementara itu, surat kabar yang dikelola junta, Global New Light of Myanmar, melaporkan pemerintah mengundang para pejuang perlawanan untuk bergabung seraya menawarkan hadiah uang bagi mereka yang mau meletakkan senjata.