Menurut laporan, para pelapor rahasia itu memberikan keterangan kepada komite karena khawatir adanya usaha Gedung Putih untuk mempercepat pengalihan teknologi nuklir AS ke Arab Saudi, karena hal itu bisa melanggar Undang-Undang Tenaga Atom.
Laporan komite itu hampir sama dengan laporan yang pernah dikeluarkan oleh kantor berita ProPublica pada 2017 yang merinci keprihatinan tentang pengalihan teknologi nuklir yang dikenal dengan nama 'Rencana Marshall bagi Timur Tengah'.
Pemerintah AS menjalankan rencana untuk membangun kembali Eropa yang hancur setelah Perang Dunia II, yang disebut Marshall Plan, yang diambil dari nama menteri luar negeri AS saat itu.
Saat ini, Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.