Menurut hukum yang berlaku di Thailand, seorang anggota parlemen tidak boleh memiliki saham di media. Namun, Pita membantah melanggar aturan pemilu itu.
Penjegalan Pita di parlemen dan memicu unjuk rasa oleh massa pendukungnya, kemarin. Krisis politik di negara berjuluk “Lumbung Padi Asia Tenggara“ itu pun semakin dalam, setelah MFP memenangkan pemilu pada Mei lalu.
“Jika kita mengadakan pemilu dan hanya ini yang kita dapatkan, mengapa kalian tidak memilihnya sendiri,” kata seorang pengunjuk rasa pada Rabu malam, yang disambut tepuk tangan dari kerumunan yang berkumpul di pusat kota Bangkok.
Indeks saham utama Thailand (.SETI) naik sekitar 2,6 persen sejak 14 Juli, sehari setelah pencalonan Pita sebagai PM ditolak untuk pertama kalinya oleh parlemen. Pada saat yang sama, nilai tukar mata uang baht pun menguat sebesar 1,7 persen terhadap dolar AS.
Pekan depan, taipan real estat dan pendatang baru dalam pentas politik Thailand, Srettha Thavisin, akan dicalonkan sebagai perdana menteri. Srettha berasal partai pemenang kedua dalam pemilu lalu, yakni Pheu Thai, dan juga menjadi bagian dari aliansi delapan partai pimpinan Pita.
Konstitusi Thailand—yang dirancang oleh militer untuk mendukung partai-partai konservatif—mengharuskan calon perdana menteri mengantongi setidaknya 375 suara dari sidang parlemen gabungan (DPR dan Senat).
DPR Thailand beranggotakan 500 orang yang terdiri atas politisi pemenang pemilu. Sementara Senat Thailand diisi oleh 250 senator yang semuanya ditunjuk oleh junta militer.