BANGKOK, iNews.id - Pemilihan umum (pemilu) Thailand digelar Minggu (14/5/2023). Partai yang didukung militer akan menghadapi oposisi yang pro-demokrasi penentang status quo.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha merupakan mantan jenderal militer yang telah berkuasa sejak merekayasa kudeta pada 2014. Dia memimpin kubu konservatif dan mencalonkan diri kembali dengan Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru dibentuk.
Setelah sembilan tahun memimpin, popularitasnya kian menyusut. Jajak pendapat yang baru-baru ini digelar menunjukkan banyak orang Thailand menginginkan dia tak lagi memimpin.
“Pemilihan ini penting karena dapat menandai transisi kekuasaan pertama di Thailand dalam hampir satu dekade,” kata peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Bangkok, Napon Jatusripitak seperti dilansir dari DW.
Dia menjelaskan, jika Jenderal Prayuth gagal dalam upaya pemilihannya kembali, situasi itu dapat mengarah pada pencarian pemimpin alternatif yang dapat berfungsi sebagai penyangga antara kekuatan status quo konservatif dan demokrasi.
Dalam pemilu Thailand 2023, Jenderal Prayuth akan menghadapi pendatang baru politik Paetongtarn Shinawatra yang merupakan pemimpin partai oposisi terbesar Thailand, Pheu Thai. Dia memiliki basis dukungan yang kuat lantaran ayahnya, Thaksin Shinawatra dan bibinya, Yingluck, merupakan mantan perdana menteri.
Partai-partai politik yang berafiliasi dengan Thaksin tampil baik di setiap pemilu sejak 2001. Pheu Thai berharap menang telak dalam pemilu sehingga tidak perlu dukungan Senat untuk membentuk pemerintahan selanjutnya. Sebanyak 250 anggota Senat dipilih langsung oleh militer.
Sebagai informasi, berdasarkan konstitusi yang ditulis ketika Thailand berada di bawah kekuasaan militer, menciptakan senat yang ditunjuk dengan 250 kursi. Mereka dapat memberikan suara untuk memilih PM dan pemerintah berikutnya.