ISTANBUL, iNews.id - Badan Pemilu Tinggi Turki (YSK) dinilai kurang transparan dalam menangani pemilu hari Minggu lalu. Selain itu, liputan media pemerintah dinilai bias tentang kontes politik tersebut.
Hal itu disampaikan pengamat dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) pada konferensi pers oleh misi pengamatan bersama dari Kantor OSCE untuk Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR), Majelis Parlemen OSCE (OSCE PA) dan Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE).
OSCE menyebut, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan partai-partai yang berkuasa menikmati keuntungan sebagai petahana. Sementara partai-partai oposisi menghadapi kondisi kampanye yang tidak setara.
“Saya mencatat bahwa pekerjaan kantor pemilu kurang transparan, serta bias yang luar biasa dari media publik dan pembatasan kebebasan berbicara,” kata kepala misi pemantauan pemilihan ODIHR, Duta Besar Jan Petersen.
Dia mengatakan, pemilihan umum secara umum berlangsung damai meskipun ada sejumlah insiden. YSK telah bekerja dengan efisien. Delegasi juga memuji jumlah pemilih yang tinggi dan menyatakan itu adalah indikator yang jelas dari semangat demokrasi yang kuat.
Namun demikian, ada yang masih kurang dalam penanganan penyelenggaraan pilpres dan pemilu legislatif Turki.
“Proses penanganan pengaduan di semua tingkat penyelenggara pemilu kurang transparan dan keputusan YSK yang dipublikasikan umumnya tidak cukup beralasan,” demikian laporan Misi Pemantau Pemilu Internasional.