BANGKOK, iNews.id – Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengaku telah menerima surat dari pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Surat itu berisi permohonan agar Thailand membantu dan mendukung “demokrasi” yang sedang direncanakan sang jenderal.
Prayuth, sejatinya juga seorang mantan perwira Angkatan Bersenjata Thailand yang hingga kini menjalankan pemerintahan di negeri gajah putih. Dia meraih kekuasaan setelah menggulingkan perdana menteri terpilih pada 2014. Meski jabatannya dituding tidak sah oleh kelompok oposisi, Prayuth tetap menjadi kepala pemerintahan setelah pemilu terakhir digelar di Thailand pada 2019.
Tak jauh berbeda dengan Myanmar saat ini, Jenderal Min Aung Hlaing baru saja menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari. Dia menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan pada Pemilu Myanmar 2020.
Min Aung Hlaing menyatakan, pihaknya bakal menggelar pemilu ulang dengan demokrasi yang adil, dan menyerahkan kepemimpinan kepada pemenangnya. Menanggapi surat permohonan itu, Prayuth mengatakan pihaknya selalu mendukung upaya demokrasi di negara tetangga, dengan beberapa catatan.
“Kami mendukung proses demokrasi di Myanmar, tetapi yang terpenting saat ini adalah menjaga hubungan baik karena berdampak pada masyarakat, ekonomi, perdagangan perbatasan, khususnya sekarang,” kata Prayuth, dikutip Reuters, Rabu (10/2/2021).
“Thailand mendukung proses demokrasi. Sisanya ya itu terserah dia (Min Aung Hlaing) bagaimana melanjutkannya,” ujarnya.