Min secara efektif memerintah Myanmar sejak memimpin kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Pengambilalihan kekuasaan tersebut menyebabkan pembubaran partai Liga Nasional untuk Demokrasi sekaligus memicu perang saudara yang masih berlangsung sampai saat ini.
Setelah 5 tahun kudeta, Min mengawasi proses pemilihan umum tiga tahap yang dimulai pada akhir Desember 2025, menghasilkan kemenangan bagi partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Parlemen baru mengadakan sidang pertamanya pada 16 Maret.
Selama menjabat pemimpin militer, Myanmar menghadapi kecaman internasional atas penganiayaan terhadap minoritas Rohingya. Kampanye militer yang diluncurkan pada 2017 memaksa lebih dari 1 juta warga Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.