Filipina bukan lagi anggota ICC sejak 2019, oleh karena itu proses penangkapan melibatkan Interpol dan Kepolisian Nasional Filipina. Meski demikian ICC masih memiliki yurisdiksi untuk menangangani kasus Duterte karena dia masih menjabat presiden sebelum Filipina keluar dari keanggotaan.
Oleh karena itu, fokus penyelidikan jaksa ICC adalah dugaan keterlibatan Duterte dalam kejahatan kemanusiaan pada periode 2016-2019. Sementara Duterte menjabat presiden sampai 2022.
Dia akan menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC, pengadilan dunia yang menangani terkait kejahatan melibatkan individu terkait pelanggaran kemanusiaan, agresi, dan genosida.
Setelah sidang awal, pengadilan kemungkinan akan menetapkan waktu sidang konfirmasi dakwaan dalam beberapa bulan. Dalam sidang itu, jaksa bisa mengajukan sebagian bukti serta hakim memutuskan dakwaan yang sesuai.
Sidang selanjutnya diperkirakan akan dimulai pada awal 2026.