Machado menilai langkah pemindahan kedutaan ke Yerusalem merupakan bentuk dukungan terhadap “hak Israel untuk menentukan ibu kotanya sendiri.” Padahal, keputusan semacam itu melanggar hukum internasional, sebab status Yerusalem seharusnya ditentukan melalui perundingan antara Israel dan Palestina, bukan melalui pengakuan sepihak.
Langkah serupa sebelumnya dilakukan AS pada Mei 2018 di bawah pemerintahan Trump. Keputusan itu memicu gelombang protes global karena dianggap melegitimasi pendudukan Israel atas Yerusalem Timur yang diklaim Palestina sebagai ibu kota masa depannya.
Machado selama ini dikenal memiliki pandangan pro-Barat dan berusaha menjauhkan diri dari kebijakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang bersekutu dengan Iran dan menentang Israel. Dengan mendekat ke Tel Aviv, Machado tampak berupaya menggeser orientasi politik luar negeri Venezuela dari poros Teheran menuju Washington dan sekutunya.
Langkah politik ini juga menunjukkan ambisi Machado untuk memperkuat citranya di mata Barat menjelang pemilu Venezuela. Namun di sisi lain, wacana pemindahan kedutaan itu bisa menimbulkan ketegangan diplomatik dengan dunia Arab dan menimbulkan reaksi keras dari kelompok pro-Palestina di Amerika Latin.
Jika Machado benar-benar melaksanakan janji itu, Venezuela akan menjadi negara Amerika Latin pertama yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah berisiko tinggi yang menempatkan politik luar negeri Karakas dalam arus besar geopolitik Timur Tengah.