Selain menyebar selebaran propaganda, Pemerintah Korut juga akan membatalkan kesepakatan yang diteken pemimpin kedua negara pada 2018 untuk meredakan ketegangan di perbatasan.
Juru Bicara Kementerian Unifikasi Korsel Yoh Sangkey, dikutip dari Associated Press, Selasa (22/6/2020), mengatakan Korut harus menangguhkan rencananya karena sama sekali tidak membantu untuk mengurangi ketegangan hubungan antar-Korea.
Menteri Pertahanan Korsel Jeong Kyeong Doo mengatakan, jajarannya siap merespons uapaya Korut bergantung pada jenis peralatan yang akan digunakan untuk mengirim selebaran.
Pada 2018, Presiden Moon Jae In dan pemimpin Kim Jong Un sepakat menghentikan permusuhan satu sama lain di sepanjang perbatasan, termasuk perang psikologis seperti pengiriman selebaran propaganda maupun dalam bentuk siaran.
Namun perjanjian itu tidak secara jelas menyebutkan apakah berlaku juga bagi warg sipil. Para aktivis Korsel memanfaatkan celah itu dengan menerbangkan balon besar yang membawa selebaran-selebaran propabanda beriisi program nuklir Korut serta catatan pelanggaran HAM.