PM Israel Netanyahu Tegaskan Menolak Negara Palestina

Isi Draf yang Dianggap Mengarah pada Negara Palestina

Draf resolusi AS memuat sejumlah poin yang dikeluhkan Tel Aviv, antara lain:

• Kemungkinan jalan menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi sesuai syarat AS.
• Dialog politik Israel-Palestina yang dipelopori AS untuk membangun “cakrawala politik” bagi koeksistensi damai.
• Pengerahan pasukan multinasional di Gaza untuk menstabilkan wilayah, menggantikan pemerintahan Hamas, serta mengisi kekosongan pasukan Israel.
• Pembentukan kepolisian Palestina terlatih untuk mengamankan Gaza dan perbatasannya.

Poin-poin tersebut membuat Israel semakin waspada, terlebih banyak pejabat senior, seperti Menteri Pertahanan Israel Katz, Menlu Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak konsep negara Palestina.

Pengakuan Negara Palestina Meningkat di Dunia

Ironisnya, penolakan keras Israel terjadi saat tren global justru bergerak ke arah sebaliknya. Perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober 2023 dinilai memberikan momentum baru bagi kampanye pengakuan negara Palestina.

Dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada September lalu, 10 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Australia, secara resmi mengakui Palestina, menambah daftar negara pendukung menjadi 160 dari 193 anggota PBB.

Hal ini memperkuat posisi internasional Palestina, sekaligus menambah tekanan terhadap Tel Aviv.