"Semoga ini bermanfaat sebagai lintasan akhir untuk mencapai perdamaian sesungguhnya, stabilitas (dan) pemerintahan yang baik di wilayah muslim Mindanao. Mari kita bekerja sama untuk melanjutkan proses perbaikan dan rekonsiliasi," ujarnya, menambahkan.
Undang-undang itu menegakkan kembali perjanjian damai tahun 2014 yang rapuh. MILF berjanji menyerah dari usaha mereka mendapatkan kemerdekaan dan akan meletakkan senjata jika diberikan wewenang mengatur pemerintahan sendiri.
Perjanjian damai sebenarnya sudah diteken oleh pendahulu Duterte, Benigno Aquino. Namun saat itu Kongres menolak mengesahkan UU.
Umat Islam menganggap Mindanao sebagai tanah air leluhur mereka ketika pedagang Arab pertama kali tiba pada abad ke-13.
Pada 1996, kelompok lain, Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front/MNLF), menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang menciptakan wilayah otonomi muslim.
Namun MILF mencela kesepakatan itu dan menyebut mereka tetap gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.