Jauh ke belakang, militer mengambil alih kendali Myanmar sejak 1962. Negara itu terisolasi dan menekan perbedaan pendapat sampai pada 2011 yang ditandai dengan pemilu terbuka.
Namun Myanmar hanya merasakan iklim demokrasi sesaat sampai kudeta 2021. Junta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing menerapkan kembali pemerintahan yang ketat.
Upaya ASEAN untuk menengahi krisis Myanmar belum membuahkan hasil. Para pemimpin ASEAN bertemu Min Aung Hlaing pada April 2021 di Jakarta hingga menghasilkan 5 poin konsensus yang harus dijalankan Myanmar. Namun pemerintahan junta tak serius menjalankan konsensus, di antaranya mengakhiri kekerasan, membuka dialog, dan akses untuk bantuan kemanusiaan, itu.