April 2019, RSF berpartisipasi dalam kudeta militer yang menggulingkan Bashir. Belakangan, Hemedti menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan yang menjadikannya wakil dewan penguasa yang dipimpin oleh jenderal angkatan darat Abdel Fattah al-Burhan.
Namun sebelum penandatangan tersebut, para aktivis menuduh RSF ikut serta membunuh puluhan pengunjuk rasa prodemokrasi. Kelompok HAM juga menuduh tentara RSF melakukan kekerasan suku.
Hemedti lantas menghapus kekebalan dari beberapa orang dan memungkinkan penuntutan terhadap mereka. Tahun lalu, dia meminta maaf atas kejahatan negara terhadap rakyat Sudan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Pada Oktober 2021, RSF berpartisipasi dalam kudeta yang menghentikan transisi ke pemilu. Sejak itu, Hemedti mengaku menyesali kudeta tersebut dan telah menyatakan persetujuan untuk kesepakatan baru demi memulihkan pemerintahan sipil penuh.
Seiring berjalannya waktu, tentara Sudan serta kelompok pro-demokrasi menuntut integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata reguler. Negosiasi mengenai hal ini telah menjadi sumber ketegangan.
Akibatnya, penandatanganan akhir kesepakatan untuk pemerintahan baru dan transisi menuju pemilu yang semula dijadwalkan pada 1 April tertunda.
Sebelumnya, bentrok terjadi antara tentara dan kelompok paramiliter tersebut di Sudan. Sedikitnya 25 orang tewas dan 183 orang dilaporkan luka-luka.