Selama beberapa bulan terakhir, Sudan menghapus subsidi bahan bakar diesel dan bensin. Sejak Februari, negara itu juga mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkelola terhadap mata uang pound Sudan, demi membendung pasar gelap yang meraja lela.
Bagi kebanyakan rakyat Sudan, langkah-langkah tersebut dianggap sebagai tindakan yang menyengsarakan mereka. Sementara, pemerintah justru melihat itu sebagai bagian dari reformasi yang memungkinkan Sudan memenuhi syarat untuk mendapat keringanan utang dari IMF.
Lewat reformasi, keringanan utang yang bakal diterima Sudan dari IMF selama beberapa tahun ke depan bisa melebihi 50 miliar dolar AS (lebih dari Rp726,34 triliun). Jumlah tersebut setara dengan 90 persen dari total utang Sudan saat ini.
Akhir bulan lalu, ratusan orang turun ke jalan di Ibu Kota Khartoum dan di kota-kota lain di seluruh Sudan untuk menuntut pengunduran diri pemerintah transisi atas reformasi ekonomi terbaru.