Lebih lanjut dia menjelaskan, para mahasiswa tidak berangkat secara resmi dari kampus di Indonesia, melainkan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang berangkat melalui jasa agensi.
"Mereka ini tidak ada yang dari kampus. Mereka lulusan sekolah, kemudian di agensi-agensi itu. Ini saya lagi lacak. Kalau ada kampus yang terjadi semacam itu," katanya.
Kemenristek Dikti, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan kamar dagang dan industri Taiwan atau Taipei Economic and Trade Office (TETO), baik yang ada di Taiwan maupun Jakarta.
Belajar dari kasus ini, Nasir mengimbau kepada pelajar atau mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke luar negeri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemenristek Dikti.
Seperti diketahui, sekitar 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa yang diduga dilakukan oknum yayasan, lembaga pendidikan, hingga individu.