Prancis mengatakan pengaturan seperti itu tidak sesuai dengan kehadiran negaranya yang berkelanjutan di Mali.
Sementara itu perdana menteri Mali dalam pidatonya di PBB pada Sabtu (25/9/2021) lalu menuduh Prancis meninggalkan Bamako.
Menanggapi tuduhan ini, Presiden Emmanuel Macron pada hari Kamis (30/9/2021) mempertanyakan legitimasi otoritas Mali yang mengawasi transisi menuju pemilihan umum setelah dua kudeta dalam setahun.
"Apa yang dikatakan perdana menteri Mali tidak dapat diterima. Ini memalukan," katanya kepada Radio France International.
Sayang, Reuters tidak dapat menghubungi Grup Wagner untuk meminta konfirmasi.