Dia melanjutkan, untuk mambawa Hamas masuk PLO harus ada syarat yang dipenuhi.
“Agar Hamas bisa menjadi anggota PLO, harus ada prasyarat yang harus diterima: Platform politik PLO dan pemahaman tentang isu perlawanan,” katanya.
Hamas dan Pemerintah Otoritas Palestina gagal mengakhiri pertikaian sejak 2007. Hamas dan kelompok Jihad Islam, faksi perlawanan lain yang berbasis di Gaza, memiliki pandangan berbeda dalam melawan Israel.
"Mereka harus masuk dalam agenda politik kami. Landasan kita sangat jelas, dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, melalui cara damai," ujarnya.
Sementara itu Hamas diketahui memiliki hubungan baik dengan Rusia. Bahkan para pemimpinnya beberapa kali berkunjung ke Moskow sejak perang 7 Oktober. Hamas juga memenuhi permintaan Presiden Vladimir Putin untuk membebaskan warga Rusia yang juga berkewarganegaraan Israel selama gencatan senjata 1 minggu pada akhir November 2023.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly mengakui sulit untuk menyatukan kekuatan Palestina karena Hamas memiliki legitimasi lebih kuat di mata rakyat.
“Kita perlu reformasi PA (Otoritas Palestina) karena saat ini Hamas memiliki banyak legitimasi di mata rakyat Palestina,” kata Joly.
Dia akan menawarkan proposal kepemimpinan baru Palestina yakni kepada generasi muda, yang bakal turut serta dalam pembentukan negara merdeka.