Ketua parlemen Aljazair Ibrahim Boughali mengatakan, pengesahan UU ini mengirim pesan tegas ke dalam dan luar negeri bahwa ingatan sejarah tidak dapat dihapus atau dinegosiasikan.
Langkah Aljazair ini semakin memperkeruh hubungan diplomatik dengan Prancis. Sejumlah pengamat menilai relasi kedua negara kini berada pada titik terendah sejak Aljazair meraih kemerdekaan dari Prancis 63 tahun lalu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2017 pernah menyebut penjajahan Prancis di Aljazair sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dia menolak menyampaikan permintaan maaf resmi.
Pada 2023, Macron kembali menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk meminta maaf, meski menyatakan harapan agar kedua negara dapat berdamai dan berdamai dengan sejarah.
Prancis menjajah Aljazair dari 1830 hingga 1962, namun warisannya tetap menjadi sumber perselisihan sampai saat ini. Aljazair mengungkap 1,5 juta orang tewas selama perang kemerdekaan antara 1954 hingga 1962. Namun sejarawan Prancis memperkirakan korban sekitar 500.000 orang, termasuk sekitar 400.000 di antaranya warga Aljazair.